SPMB 2025 Diterpa Kendala Teknis, Kemendikdasmen Gerak Cepat Atasi di Daerah

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di sejumlah daerah mengalami berbagai kendala teknis. Namun, Kemendikdasmen melalui Ditjen PAUD Dikdasmen memastikan setiap kendala langsung ditangani dengan cepat melalui sinergi lintas instansi.

“Berbagai persoalan teknis yang muncul di daerah dapat ditangani secara cepat melalui koordinasi antarpihak. Ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan berjalan sesuai harapan,” ujar Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suhartowo, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, keberhasilan SPMB tidak hanya diukur dari kelancaran pendaftaran daring atau luring, tetapi juga dari semangat bersama untuk mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang adil, transparan, dan inklusif.

Pemantauan dilakukan aktif di berbagai daerah. Di DKI Jakarta, Dinas Pendidikan memastikan tidak ditemukan praktik pemalsuan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK). Penggunaan KK baru hanya diperbolehkan untuk jalur mutasi, yakni perpindahan karena tugas orang tua. Pemerintah daerah juga menegaskan tidak ada praktik titipan atau intervensi dalam sistem ini.

Di Bandung, proses awal pendataan calon murid berlangsung sejak 19 Mei–20 Juni 2025, diikuti pendaftaran jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi pada 23–27 Juni 2025. Pemerintah kota juga membuka Layanan Konsultasi SPMB Terintegrasi, menggandeng Dinas Pendidikan, Disdukcapil, dan Dinsos untuk membantu masyarakat dalam kelengkapan data administratif dan informasi.

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi pada 24–25 Juni untuk memastikan prosedur berjalan sesuai regulasi.

Dari laporan UPT Kemendikdasmen di 38 provinsi, proses pendaftaran secara umum berlangsung lancar, dengan beberapa kendala teknis seperti akses sistem dan input data yang langsung ditangani berkat koordinasi cepat antarinstansi.

Per pertengahan Juni, seluruh pemda telah menetapkan petunjuk teknis SPMB sebagai turunan dari Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Sebanyak 232 kabupaten/kota dan 10 provinsi telah melaksanakan SPMB, sementara sisanya dijadwalkan mulai akhir Juni hingga awal Juli 2025.

“Kami terus kawal setiap tahapan agar pelaksanaan SPMB benar-benar menjadi wujud layanan pendidikan bermutu bagi semua,” ujar Gogot.