Anies Baswedan menilai bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera telah mencapai tingkat kedaruratan serius. Setelah meninjau langsung kondisi lapangan, Anies mendorong pemerintah pusat segera menetapkan status Bencana Nasional Aceh agar penanganan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, cepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi kunci agar negara benar-benar hadir di tengah penderitaan masyarakat.
Dalam rangkaian kunjungannya ke wilayah terdampak, Anies mendatangi beberapa daerah seperti Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, dan Kota Padang. Di lokasi-lokasi tersebut, ia melihat secara langsung rumah warga yang rusak berat, akses jalan yang terputus, serta fasilitas umum yang tidak lagi berfungsi. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat lumpuh dan memperlambat distribusi bantuan ke wilayah terdalam.
Anies juga mengunjungi sejumlah titik pengungsian. Ia duduk bersama para korban, mendengarkan cerita ibu-ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah sementara, serta para kepala keluarga yang kehilangan sumber penghasilan. Banyak lahan pertanian, kebun, dan usaha kecil tertimbun lumpur dan material kayu, sehingga kehidupan ekonomi warga terhenti secara mendadak.
Menurut Anies, dampak bencana ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan lokal semata. Kerusakan yang terjadi menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Ia menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal, namun keterbatasan sumber daya membuat penanganan tidak dapat berjalan optimal.
“Melihat langsung kondisi di lapangan, rasanya sulit mengatakan ini bencana biasa. Skala kerusakan dan dampaknya sangat besar. Negara perlu hadir lebih kuat melalui penetapan bencana nasional,” ujar Anies.
Ia menegaskan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh bukan hanya soal administrasi. Status tersebut merupakan pengakuan negara atas besarnya dampak bencana dan menjadi dasar hukum untuk menggerakkan sumber daya nasional secara lebih luas. Dengan status nasional, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat dilakukan secara terpusat dan efektif.
Anies menjelaskan bahwa salah satu manfaat utama dari penetapan bencana nasional adalah percepatan respons pada masa tanggap darurat. Pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran, mengerahkan personel tambahan, serta memobilisasi alat berat untuk membuka akses jalan yang tertutup longsor. Langkah ini sangat penting agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak tanpa hambatan berarti.
Selain itu, distribusi bantuan logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda pengungsian, dan kebutuhan dasar lainnya dapat dilakukan dalam skala besar dan lebih terorganisir. Anies menilai kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan akan sangat menentukan keselamatan dan kesehatan masyarakat selama masa darurat.
Anies juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi para korban. Menurutnya, bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga trauma mendalam, terutama bagi anak-anak, perempuan, dan lansia. Oleh karena itu, penanganan Bencana Nasional Aceh harus mencakup layanan medis, pendampingan mental, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
Dalam jangka menengah dan panjang, Anies menilai penetapan status nasional akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pemulihan. Rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan perencanaan matang, anggaran besar, serta koordinasi lintas sektor. Dengan status bencana nasional, pembangunan kembali rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta perbaikan jalan dan jembatan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Pemulihan ekonomi pascabencana juga menjadi perhatian utama. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya lahan pertanian dan usaha mikro. Anies mendorong pemerintah untuk menyiapkan program pemulihan ekonomi, seperti bantuan modal usaha, dukungan bagi petani dan nelayan, serta program padat karya. Menurutnya, pemulihan ekonomi yang cepat akan membantu masyarakat bangkit dan kembali mandiri.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat sejak awal. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat sipil harus menjadi bagian dari tata kelola penanganan Bencana Nasional Aceh. Ia menilai pengawasan yang kuat justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kekhawatiran itu wajar, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda keputusan penting. Solusinya adalah tata kelola yang terbuka dan pengawasan yang konsisten,” tegasnya.
Bagi Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki makna moral yang besar. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian negara untuk mengakui besarnya penderitaan rakyat dan keseriusan dalam memberikan perlindungan. Dalam situasi krisis, negara tidak boleh hadir setengah-setengah.
Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah terjadi beberapa waktu lalu, penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang, bahkan hingga satu sampai dua tahun ke depan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil saat ini akan sangat menentukan kekuatan dukungan negara dalam jangka panjang.
Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama mengawal penanganan Bencana Nasional Aceh secara transparan dan bertanggung jawab. Ia berharap masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga memperoleh kepastian pemulihan yang adil, nyata, dan berkelanjutan.